Satu Sisi Kritis atas Sistem dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

GEJOLAK

(Studi Kebijakan Politik dan Kebijakan Pemerintah Berwenang)

" Saya percaya, bahwa pemerintahan negara ini dengan berbagai penerapan sistem mampu menghadapi krisis global, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan nasional, perombakan kabinet kerja, penetapan amandemen undang-undang. Bisa dipastikan bahwa secara sistemik, pemerintah mampu berkuasa dengan segala kebijakan yang akan maupun telah ditetapkan "

Dengan satu ungkapan generik ini, dapat dipastikan bahwa yang namanya sistem ; peraturan yang mengatur tatanan kebijakan atau logika dan prinsip pemerintah sangat menunjang dan berpengaruh luar biasa terhadap tatanan negara. Inilah sistem, aturan main dan jalannya roda-roda kepemerintahan. Maka barang siapa yang menjadi kepala dari sebuah sistem kepemerintahan akan berkuasa sepenuhnya terhadap sistem itu.

Dalam hal ini, kebijakan dari sebuah sistem akan berkuasa secara absolut terhadap tatanan pikir, bahkan sistem berada lebih tinggi dari prinsip-prinsip akal. Namun, apabila ditelaah kembali, apabila pembuat sistem, dalam hal ini, para pemerintah yang bertugas dan berwenang, tidak memiliki suatu kecakapan dalam menciptakan kebijakan-kebijakan kenegaraan, atau tidak mempunyai wawasan keilmuan yang mumpuni terutama terkait karakter bangsa Indonesia yang multikultur, majemuk, maka sistem yang dibuat bersama jajaran pemerintah pusat atau nasional akan direspon negatif oleh bangsa ini.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, berdirinya negeri ini dipelopori oleh tokoh-tokoh besar, dan telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar nasional dan internasional. Besarnya bangsa ini tidak lepas dari sejarah kebangsaan dan perjuangan yang besar pula. Bangsa ini telah melahirkan agamawan, cendikiawan, budayawan, intelektual, filosof, sastrawan, pahlawan, nasionalis, sosialis, komunis, pendekar. Dengan besarnya bangsa ini, maka bukan sebuah tontonan apabila pemimpin negeri, selaku penentu jalannya pemerintahan tidak berjiwa besar, berwawasan besar, berkeilmuan dan bertanggungjawab besar.

Sistem kenegaraan, entah itu undang-undang, keputusan presiden, tap MPR, hasil musyawarag wakil rakyat yang menjadi pedoman jalannya negara ini hanya bagian kecil dari besarnya bangsa ini. Namun, meski sistem ini hanya hal terkecil dalam persoalan wawasan kebangsaan, sejarah dan perjuangan yang besar negeri, namun dengan munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan sistem yang berlaku terkadang mengkerdilkan mental bangsa yang besar ini. Rakyat terkadang jarang dihargai dalam panggung permusyawaratan dan kerakyatan.

Tentu, mutlak dengan adanya sistem yang terstruktur pada kekuasaan pemerintah bangsa ini, yang terkadang tidak pro rakyat akan menyebabkan gejolak besar, salah satunya adalah perpecahan dan keputus-asaan yang keduanya secara bertahap akan menciptakan peluang besar atas porakporandanya tatanan kebangsaan kita. Konflik dan keretakan sistem-sistem sosial mulai banyak bermunculan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, diakibatkan oleh rusaknya sistem, yakni campur aduknya kebijakan pemerintah dan kebijakan politik para pejabat pemerintah. Kepentingan politik dan kebijakan bangsa yang cendrung tidak searah dengan Ideologi dan Idealisme bangsa yang besar ini akan menggoncang peradaban bangsa dengan dasyat. Tidak perlu saya ulas dengan rinci, bagian mana sistem negara ini yang mulai campur aduk antara kebijakan partai dan kebijakan bangsa.

Kepentingan politik yang cendrung bernafsu, tidak dapat dileburkan dalam sistem kepemerintahan bangsa ini, meski jalan menuju pemerintahan harus dengan partai politik, namun bukan sebuah kewajiban untuk kemudian melayani kepentingan politik golongannya. Bangsa ini bukan warisan golongan atau sekelompok orang, tidak etis apabila kekuasaan negara diperebutkan. Inilah yang tidak elok dipandang mata saya, mungki juga kalian, bahwa negeri ini adalah milik rakyat, bukan milik kelompok, maka tidak perlu kiranya politik, etnis atau bahkan agama sekaligus mengklaim kelompoknya paling benar dalam mewarisi kebenaran hingga patut memimpin bangsa.

Pemerintah dengan sistem dan struktur yang rusak, akan mengakibatkan terbukanya kritik dan gerakan konfrontatif. Saat struktur dan sistem yang biasanya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah didalamnya akan beralih kendali, negara ini mungkin sejak tidak akan dikendalikan presiden, tapi akan dikendalikan oleh orang-orang diluar struktur kepemerintahan. Justru, telah rusak sistem negara ini, apabila pemerintah berwenang justru dikendalikan oleh orang-orang terdekatnya diluar struktur.

Gejolak selanjutnya, Negeri ini akan timpang, akan mudah jatuh, mudah dikendalikan, mudah dipengaruhi, mudah dibujuk. Sehingga negeri ini seakan bukan negeri kita, tapi negeri orang lain. Inilah ganasnya sistem dan kewenangan apabila disalahgunakan oleh para pemimpin yang tidak berwawasan besar, dan memiliki kesadaran yang besar atas besarnya bangsa ini. Negeri ini butuh prinsip dan pedoman yang kuat agar tak mudah diobok-obok oleh negara luar. Bangsa ini bangsa yang bermartabat, tidak perlu hormat, namun kita, bangsa ini akan terhormat dengan sendirinya.

Ingat, sistem politik bukanlah sistem kenegaraan, dan sistem negara bukanlah sistem politik. Negara ini tidak butuh perebutan kekuasaan, tapi butuh perbaikan dan perbaikan, pembenahan dan pembenahan. Para pemimpin kampus, pemimpin organisasi, pemimpin agama, sudah saatnya kita berpikir futuristik, bahwa pijakan kita hari ini, posisi kita hari ini adalah proses menciptakan dan menyiapkan diri kita dan generasi selanjutnya.